FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
Menu > Berita dan Agenda > Berita > Roundtable Discussion : Pro Kontra Kebijakan Zonasi Pendidikan
ROUNDTABLE DISCUSSION : PRO KONTRA KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

04 September 2019 | 17:10 pm

Di Unggah Oleh : ( adm_publik )

Seperti yang diketahui masih banyak propaganda yang mengalir di masyarakat terkait kebijakan yang di keluarkan pemerintah yakni Kebijakan Zonasi. Untuk itu Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Jurusan Administrasi Publik FISH UNESA menggelar Roundtable Discussion 2.  Diskusi yang kedua ini bertemakan “Pro Kontra Kebijakan Zonasi Pendidikan”.  Roundtable Discussion 2 berlangsung pada Selasa (25/06/2019) bertempat di Ruang Seminar I3 FISH UNESA. Menghadirkan 2 pemateri yang berkompeten di bidangnya. Yakni Bu Tjijik Rahayu, S.Sos., M.Si. pakar di bidang  kebijakan publik dan Bapak Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. yang merupakan pakar di bidang pendidikan. “Keresahan itu bahkan sampai berujung pada perspektif ilmu kebijakan publik itu menimbulkan pergeseran yang luar biasa, dalam artian bahwa ternyata kemudian kebijakan publik itu bias berubah dalam hitungan  jam karena tekanan media sosial, karena tekanan-tekanan atau masukan-masukan dari masyarakat sehingga perarturan pemerintah yang awalnya dimunculkan bulan Desember 2018 kemudian pada detik-detik terakhir bias dirubah menjadi Pertaturan Pemerintah nomor 20 tahun 2019. Dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang dikeluarkan pada bulan Desember, dalam perspektif kebijakan sebenarnya masih ada tenggang waktu yang sangat lama karena PPDB itu biasanya berjalan pada bulan juni, ada sisa waktu 6 bulan untuk daerah agar bias menyiapkan juknis-juknisnya.” Ungkap Bu Tjijik saat mengawali diskusi.

Kemudian dilanjutkan penjelasan dari Bu Tjitjik terkait dengan sanksi dalam pelaksanaan kebijakan zonasi pendidikan. “Demikian, hanya pada Permen 17 tahun 2017 dan 2018 sanksi itu tidak berjalan dengan ketat. Baru pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang seharusnya berlaku untuk PPBD kali ini, itulah baru muncul sanksi yang sangat ketat. Yang sangat tegas dalam pengertian bahwa disitu tertulis, jika ada provinsi yang tidak membuat juknis yang mengacu pada Permendikbud tersebut maka sanksinya akan tidak diberikan BOS. Faktanya hamper semua pembiayaan sekolah negeri itu memang semuanya dari BOS, artinya kalau BOSnya dicabut maka semua SMA akan tutup. Itu yang mungkin menjadi dilema para kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur termasuk bu Khofifah. Kemudian kalau bagi SMP yang dibawah pengelolaan dinas kab/kota maka sanksinya kepala dinas akan dicopot, itu butuh pertentangan batin yang luar biasa.” Ungkap Bu Tjijik sembari mengajak peserta turut berfikir.

Di sesi lain Prof. Yatim selaku pakar di bidang pendidikan menuturkan “PPDB masih carut marut. Karena materialisasinya yang semrawut. Sistem zonasi di PPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dan mendekatkan anak-anak dengan lingkungan sekolah. Tujuannya sangat indah, persperktif dan visioner tetapi implementasinya tidak pas atau tidak tepat karena memang harus banyak variable yang diterima kembali, sebenarnya dalam kondisi ini dihadapkan dengan 2 variabel dikotomi, variabel pemerataan dan variabel kualitas pendidikan.”

Ahmad Rizal Zakky Ghufron selaku Ketua Unit Humas DAC Unesa memberikan tanggapan apakah siswa yang memiliki KK ganda atau identitas lebih bisa melakukan pendaftaran di sekolah yang mereka inginkan serta sudah efektifkah sistem informasi manajemen PPDB yang menganut kebijakan zonasi. Menanggapi hal tersebut Bu Tjijik menjelaskan bahwa “KK ganda melanggar hukum. Mungkin karena tidak ketahuan karena bias lolos. Kalau masuk SMA SMK harus memakai KK dan tidak bias menggunakan surat domisili. Berbeda dengan  SD dan SMP yang masih diberi ruang untuk menggunakan surat domisili. Pemerintah telah berupaya melakukan keamanan berlapis untuk menyiasati kecurangan yang akan terjadi.”

Masih terjadi gejolak perdebatan, Wildan Zaki selaku Wakil Ketua HMJ Administrasi Publik mempertanyakan terkait penjelasan Prof. Yatim “Apakah dalam kebijakan ini ada unsur permainan ekonomi atau politik. Jika berkaitan dengan system zonasi atau sekolah pasti akan menimbulkan pemusatan yang bisa menaikan nilai value pada suatu daerah? .”  Prof. Yatim pun selaku pakar pendidikan memberikan jawaban bahwa “Nampaknya memang ada tekanan politik. Di daerah Jawa Timur ada porsi untuk pesantren dan panti asuhan. Kalau pesantren, anak didik dari agama yang lain juga ada sekolah Kristen.”

Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Laboratorium Manajemen dan  Kebijakan Jurusan Administrasi Publik memberikan tanggapannya “Kebijakan ditujukan sebagai pedoman pelayanan publik. Seharusya membahagiakan bukan sebagai biang resah masyarakat. Ini sudah tugas pemerintah bagaimana membuat kebijakan yang tepat. Janganlah belum matang langsung di implementasikan ke masyarakat. Melainkan melalui uji validitas data dan kajian yang berulang agar tidak ditemui kesalahpahaman saat implementasi ke masyarakat nanti. “Disela akhir diskusi Bu Tjijik memberikan guyonan “ Sekarang tuh serba online, mendaftar pun banyak yang online. Kalau rumah anda tak terdeteksi map saat pendaftaran berarti kalian kurang pakai ojek online. Dengan adanya ojek online yang bisa menemukan dan  menjemput kita, sistem menandai lokasi rumah kita. Sering-sering pakai ojek Online yaa biar rumah kita bisa dijangkau oleh aplikasi apapun.” Diakhir sesi diskusi Prof Yatim juga memberikan masukan untuk dosen-dosen Jurusan Administrasi Publik dapat melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam terkait dengan implementasi kebijakan zonasi yang telah dilaksanakan. Harapannya dari penelitian dan pengkajian tersebut dapat memberikan sumbang saran atau rekomendasi kebijakan yang tepat untuk kebijakan pendidikan di Indonesia.

 

BERITA LAINNYA

 

BEA CUKAI JUANDA CUSTOMS GOES TO CAMPUS

13 September 2019 | 14:29 pm | adm_publik

 

FOCUS GROUP DISCUSSION : PERLUASAN DAN P

06 September 2019 | 17:22 pm | adm_publik

 

ROUNDTABLE DISCUSSION : PRO KONTRA KEBIJ

04 September 2019 | 17:10 pm | adm_publik

 

PENDIDIKAN IPS TERAKREDITASI "B" DARI BA

03 September 2019 | 21:31 pm | adminips

Top