FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
Menu > Berita dan Agenda > Berita > FGD Jurusan AP bersama Direktorat Aparatur Negara Kementrian PPN/Bappenas
FGD JURUSAN AP BERSAMA DIREKTORAT APARATUR NEGARA KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS

08 November 2018 | 13:47 pm

Di Unggah Oleh : ( adm_publik )

Jurusan Administrasi Publik (AP) Unesa mendapat kepercayaan dari Direktorat Aparatur Negara Kementrian PPN/Bappenas untuk sharing pendapat dalam forum kegiatan yang dikemas : “FGD Pendalam Aspek Arsitektur Jaringan Kerja untuk Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur Negara”. Kegiatan FGD yang dilaksanakan pada Rabu 7 Nofember 2018 di ruang seminar gedung I3, melibatkan Direktorat Aparatur Negara Kementrian PPN/Bappenas, Akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang dan dosen-dosen jurusan Administrasi Publik FISH Unesa. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mendapatkan masukan rekomendasi arah kebijakan bidang aparatur negara dan birokrasi khususnya mengenai arsitektur jaringan kerja oelayanan publik.

Menurut Fadhilah Amin yang mewakili dari Direktorat Aparatur negara kementrian PPN/Bappenas mengatakan bahwa : “ hasil FGD menjadi bahan penting dalam pemetaan dan indikasi kontruksi isu strategis dan Arah kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024”.

Hasil diskusi mengarah pada pendalaman potret dan kondisi beberapa fokus Permasalahan antara lain : a). Permasalahan kordinasi dan kecenderungan bekerja silo dalam birokrasi yang menyebabkan tidak optimalnya capaian pembangunan dan bagaimana pandangan akademisi terkait kebutuhan arsitektur jaringan kerja pemerintah kedepan sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkualitas, b). Bagaiamana rekomendasi arsitektur jaringan kerja pemerintah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta co-creation dengan masyarakat untuk penerapan pelayanan cerdas dan inovatif, c). Faktor apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam menerapkan jaringan kerja pemerintah?, d). Bagaimana strategi untuk optimalisasi arsitektur jaringan kerja pemerintah yang berorientasi pada nilai publik untuk menghasilkan pelayanan cerdas (smart services)?, e). Bagaimana rekomendasi arah kebijakan bidang aparatur negara dan birokrasi pemerintahan khususnya untuk menciptakan arsitektur jaringan kerja pemerintah untuk pelayanan publik berkualitas; mewujudkan co-creation dengan masyarakat untuk penerapan pelayanan cerdas dan inovatif; serta mewujudkan birokrasi yang berdaya saing sebagai input rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 bidang aparatur negara.

 

BERITA LAINNYA

 

"VINARZA SOUVENIR" PMW MAHASISWA HUKUM D

13 April 2019 | 13:07 pm | hukum

 

TANGGAPI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 201

31 January 2019 | 14:33 pm | fishunesa

 

REKTOR: GEDUNG BARU, SEMANGAT BARU

26 November 2018 | 10:51 am | fishunesa

 

HUKUM UNESA RAIH JUARA DI GEBYAR KONSTIT

22 November 2018 | 15:15 pm | hukum

Top